PAGARALAM – Sikap arogansi pejabat publik terhadap Wartawan saat menjalankan tugas sering ditemukan di lapangan. Sikap mental dan watak arogannya oknum pejabat ditunjukan mulai dari pengusiran, perkataan kotor sampai pemukulan hingga merendahkan profesi seorang wartawan.
Hal ini seperti tindakan yang dilakukan oleh pejabat Pemerintah Kota Pagaralam, dalam hal ini dilakukan oknum Kabid PUTR Pagaralam inisial “T” terhadap salah orang Wartawan yang betugas di Kota pagaralam Provinsi Sum-sel, pada Senin (13/01/2026). Kejadian tersebut, sontak hingga kini menuai kecaman keras serta menjadi perbincangan publik.
Informasi terhimpun, peritiwa ini bermula ketika Yanto seorang Wartawan Onews ingin mengkonfirmasi soal pengadaan komputer dan laptop yang diadakan salah satu di bidang PUTR tahun 2023 lalu, dengan tujuan untuk memperoleh informasi dan kabar serta penjelasan lalu. Padahal, setiap orang atau rekan media berhak memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan dan mengetahui kebenarannya.
Korban Yanto saat dibincangkan rekan media mengatakan saat ditemui di ruang kerjanya T langsung marah-marah dan berkata-kata yang tidak enak, seolah-olah menghina profesi wartawan dan mengatakan dengan nada emosi.
“Padahal di Pasal 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 negara sudah menjamin tentang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga Saya sangat heran dengan sikap T ini. Kami minta pihak APH untuk mengecek pengadaan tersebut dan pihak Pemkot Pagaralam untuk memanggil pejabat tersebut soal permasalahan ini,” pintanya.
Menanggapi hal ini Pimpinan Redaksi onews Andi Oktarius menyampaikan bahwa, apapun alasannya sikap arogansi oknum Kabid tersebut tak dibenarkan dalam aspek hukum, lebih pada agama terlebih yang akan melahirkan kekerasan fisik.
“Kebebasan Pers di Indonesia sudah dijamin oleh UU Pers No 40 tahun 1999. Semestinya Oknum pejabat tersebut memahami bahwa kemerdekaan pers itu bagian dari demokrasi yang harus ditegakkan. Dan, penegakkan kemerdekaan pers tak bisa ditawar-tawar lagi. Inilah nafas demokrasi. Jika kemerdekaan Pers dikekang, sama saja membunuh demokrasi,” pungkas Andi. (SMSI)
