Menu

Mode Gelap
How To Handle Every Movie Challenge With Ease Using These Tips The Most Influential People in the Green House Industry and Their Celebrity Dopplegangers Technology Awards: 6 Reasons Why They Don’t Work & What You Can Do About It

News · 7 Mei 2026 22:48 WIB ·

Internet Desa Diduga Jadi Bancakan, Oknum DPMDes Lahat Disorot


 Internet Desa Diduga Jadi Bancakan, Oknum DPMDes Lahat Disorot Perbesar

Lahat,Sahabatsiber.co.id  — Dugaan penyimpangan anggaran dalam program penyediaan internet desa tahun anggaran 2023 -2024 di Kabupaten Lahat menjadi perhatian masyarakat. Proyek pengadaan jaringan WiFi desa yang tersebar di tiga kecamatan itu diduga menyimpan persoalan terkait penggunaan anggaran.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, proyek tersebut diduga melibatkan kerja sama antara oknum di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) dengan pihak penyedia layanan internet.

Dalam pelaksanaannya, setiap desa disebut menganggarkan dana sekitar Rp46 juta per tahun untuk layanan internet desa, dengan pembayaran mencapai Rp3,5 juta per bulan. Sementara layanan yang diberikan dikabarkan hanya memiliki kapasitas 50 Mbps.

Besaran biaya tersebut dinilai tidak sebanding dengan harga layanan internet pada umumnya. Kondisi itu memunculkan dugaan adanya penggelembungan anggaran atau mark up dalam proyek tersebut.

Program internet desa itu diketahui direalisasikan di Kecamatan Pagar Gunung, Kecamatan Mulak Sebingkai, dan Kecamatan Gumay Ulu.

“Informasinya dugaan persoalan internet desa ini sebenarnya sudah sampai ke aparat penegak hukum. Namun sampai sekarang belum terlihat perkembangan penanganannya,” ujar Saiful warga Lahat.

Ia menilai aparat penegak hukum perlu mengusut tuntas persoalan tersebut karena program itu dianggap tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.

Menurut sejumlah kepala desa, layanan internet yang dipasang di beberapa wilayah bahkan disebut tidak berjalan optimal. Meski demikian, desa tetap diminta melakukan pembayaran penuh.

“Kami hanya membayar sebagian karena internetnya tidak dirasakan manfaatnya. Tetapi tetap diminta membayar penuh,” ujar seorang kepala desa yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Selain persoalan pembayaran, muncul pula dugaan adanya permintaan sejumlah uang kepada kepala desa oleh oknum tertentu dengan dalih penyelesaian persoalan hukum.

Masyarakat berharap aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan, segera melakukan penelusuran secara transparan agar persoalan ini tidak menimbulkan spekulasi di tengah publik. (Andi)

Artikel ini telah dibaca 146 kali

Baca Lainnya

Mengenal Lebih Dekat Dr. Ema, Dari Meja Tata Usaha Hingga Memimpin Kejari Musi Rawas

3 Juni 2026 - 21:05 WIB

SKANDAL PROYEK PALI MELEDAK! WABUP DAN ASN SUMSEL TERJERAT GRATIFIKASI

3 Juni 2026 - 18:01 WIB

GEGER! Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Jadi Tersangka Korupsi Program MBG, Kejagung Buru Aktor Lain

3 Juni 2026 - 17:03 WIB

BREAKING NEWS: Wakil Bupati PALI Berinisial IS Tiba di Kejati Sumsel, Dikawal Ketat Usai Dikabarkan Terjaring OTT

3 Juni 2026 - 16:25 WIB

Perkuat Sinergi, SMSI Lahat Sambangi Bank Sumsel Babel Bahas Agenda Strategis Organisasi

3 Juni 2026 - 12:03 WIB

Kantor BGN Digeledah Kejagung ! Usai Pucuk Pimpinan Dicopot Prabowo, Ada Apa Sebenarnya?

3 Juni 2026 - 11:58 WIB

Trending di News
error: Content is protected !!