Bekasi, Sahabatsiber.co.id – Angka fantastis Rp 137 Miliar untuk Porprov XV Jawa Barat 2026 mendadak jadi sorotan panas. Awak media yang hadir dalam Dialog Pers di Kantor PWI Bekasi Raya mencecar panitia soal ke mana larinya uang rakyat sebesar itu.
Dialog bertajuk “Pers Lokal Berdaya, Porprov Berjaya” yang digelar Rabu (4/11/2026) di Aula Sekretariat PWI Bekasi Raya, Jalan Rawa Tembaga II, Margajaya, Bekasi Selatan, berubah jadi ajang interogasi.
Rinciannya Mana? Untuk Apa Saja?”
Sejumlah wartawan senior mempertanyakan secara detail besaran, peruntukan, hingga mekanisme penggunaan anggaran Rp 137 Miliar tersebut. Sayangnya, penjelasan narasumber dinilai belum menjawab tuntas.
Tidak ada rincian item per item. Tidak ada penjelasan transparan soal pos belanja venue, akomodasi, konsumsi, publikasi, hingga honor panitia.
“Kalau anggarannya Rp 137 Miliar, publik berhak tahu rinciannya. Jangan sampai Porprov selesai, anggarannya selesai, tapi masyarakat tidak tahu apa manfaatnya,” celetuk salah satu peserta dialog.
Gaung Tuan Rumah Sepi, Anggaran Jumbo
Tokoh masyarakat Bekasi, Baba Damin Sada, juga ikut mempertanyakan.
Menurutnya, sangat janggal anggaran sebesar Rp 137 Miliar tapi gaung Bekasi sebagai tuan rumah nyaris tidak terasa. Baliho minim, spanduk sepi, sosialisasi ke masyarakat lemah.
“Uang Rp 137 Miliar itu besar. Harusnya Bekasi gegap gempita. Harusnya budaya lokal, kesenian, UMKM Bekasi ikut terangkat. Ini malah sepi,” sindir Baba Damin.
Ia meminta panitia dan Pemkot Bekasi membuka secara terang benderang penggunaan anggaran, agar tidak menimbulkan kecurigaan publik.
Media Lokal Masih Digantung
Soal pelibatan media, perwakilan Sekretariat PB Porprov XV, Ika, hanya menyampaikan wartawan bisa mengambil siaran pers dan foto di Media Center. Soal kerja sama publikasi, masih proses penawaran dan akan diserahkan ke Bagian Barang dan Jasa (Barjas).
Jawaban itu dinilai belum memberi kepastian. Media lokal butuh kejelasan syarat, tahapan, kriteria seleksi, dan nilai kerja samanya.
Bahkan beredarnya ID Card kategori “PERS” dengan keterangan “Media Sosial OPD” juga dipersoalkan. Wartawan mempertanyakan standar penerbitan ID Card untuk non-wartawan.
Ketua PWI Bekasi Raya: Wartawan Bukan Penonton
Ketua PWI Bekasi Raya Ade Muksin, S.H., menegaskan pers lokal bukan penonton di rumahnya sendiri.
“PWI tidak minta istimewa. Kami hanya minta ruang, akses, kesempatan, dan penghargaan yang proporsional. Kalau anggaran Rp 137 Miliar, jangan sampai pers lokal hanya dapat ampasnya,” tegas Ade Muksin.
Ia menekankan, dukungan pers terhadap suksesnya Porprov harus dibalas dengan keterbukaan informasi dan penghormatan terhadap independensi jurnalistik.
Dialog ditutup dengan desakan agar Pemkot Bekasi dan PB Porprov segera menggelar forum lanjutan khusus membahas transparansi anggaran Rp 137 Miliar, akses peliputan, dan kemitraan media secara terbuka.
Karena Porprov bukan hanya soal medali. Tapi soal uang rakyat Rp 137 Miliar yang wajib dipertanggungjawabkan. (Ryn)
