Oleh: Muchtarim
(Ketua SMSI Lahat)
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak awal diluncurkan dengan niat yang sangat mulia. Program ini dirancang sebagai upaya negara untuk memastikan anak-anak Indonesia, khususnya para pelajar, mendapatkan asupan gizi yang cukup agar tumbuh sehat, kuat, dan mampu belajar dengan optimal. Gagasan ini lahir dari kesadaran bahwa masa depan bangsa tidak hanya ditentukan oleh kualitas pendidikan, tetapi juga oleh kualitas kesehatan dan gizi generasi mudanya.
Dalam konsepnya, program ini tidak sekadar membagikan makanan kepada siswa. Ia membawa misi besar: memperbaiki kualitas gizi anak-anak secara merata. Setiap paket makanan yang disalurkan semestinya memenuhi standar gizi, kebersihan, serta kelayakan konsumsi yang pantas bagi pelajar.
Namun, realitas di lapangan tidak selalu berjalan seindah konsepnya.
Belakangan ini di Kabupaten Lahat, media sosial diramaikan oleh unggahan sejumlah wali murid yang memperlihatkan kondisi makanan MBG yang diterima anak-anak mereka. Foto-foto yang beredar menunjukkan menu yang secara kasat mata dinilai tidak sebanding dengan nilai anggaran yang disebut-sebut melekat pada setiap paket makanan tersebut. Sebagian bahkan tampak sederhana hingga memunculkan rasa prihatin di kalangan masyarakat.
Situasi ini memunculkan pertanyaan yang cukup mendasar: apakah program yang dirancang untuk memperbaiki gizi justru sedang mengalami pengurangan nilai gizi dalam pelaksanaannya?
Dalam konteks ini, peran sekolah menjadi sangat penting. Sekolah bukan sekadar tempat distribusi makanan, tetapi juga institusi pendidikan yang memiliki tanggung jawab moral terhadap kesejahteraan peserta didiknya. Jika makanan yang diterima dirasa tidak memenuhi standar yang semestinya, sekolah seharusnya memiliki keberanian untuk bersikap tegas.
Penolakan terhadap makanan yang tidak layak bukanlah bentuk perlawanan terhadap program pemerintah, melainkan bagian dari upaya menjaga marwah tujuan program itu sendiri. Ketegasan semacam ini justru merupakan bentuk kepedulian terhadap anak-anak yang setiap hari mempercayakan kesehatan mereka pada makanan yang disediakan.
Sebaliknya, jika ketidaksesuaian tersebut terus dibiarkan tanpa sikap yang jelas, maka ruang bagi berbagai kecurigaan akan semakin terbuka. Pembiaran yang berlangsung berlarut-larut berpotensi memunculkan dugaan adanya hubungan yang tidak sehat antara pihak-pihak tertentu dalam pengelolaan program tersebut.
Kecurigaan publik tentu bukan sesuatu yang muncul tanpa sebab. Dalam setiap program yang melibatkan anggaran publik, transparansi dan pengawasan adalah dua hal yang tidak bisa ditawar. Tanpa keduanya, program yang mulia sekalipun dapat berubah menjadi ladang keuntungan bagi segelintir orang.
Lebih dari itu, yang paling memprihatinkan adalah kemungkinan bahwa anak-anak didik justru menjadi korban dari praktik mencari keuntungan yang berlebihan. Program yang seharusnya menjadi simbol kepedulian terhadap generasi masa depan tidak boleh berubah menjadi sekadar proyek ekonomi yang mengabaikan nilai kemanusiaan.
Makan Bergizi Gratis pada akhirnya bukan sekadar soal makanan yang dibagikan setiap hari di sekolah. Program ini adalah cerminan keseriusan negara dalam merawat masa depan generasi muda. Oleh karena itu, integritas dalam pelaksanaannya harus dijaga dengan sungguh-sungguh.
Jika tidak, program yang dimaksudkan untuk memperkuat generasi bangsa justru berisiko menjadi ironi: sebuah program bergizi yang kehilangan gizinya sendiri.
Lahat, 14 Maret 2026
