Menu ✖

Mode Gelap
How To Handle Every Movie Challenge With Ease Using These Tips The Most Influential People in the Green House Industry and Their Celebrity Dopplegangers Technology Awards: 6 Reasons Why They Don’t Work & What You Can Do About It

News · 7 Mei 2026 22:48 WIB ·

Internet Desa Diduga Jadi Bancakan, Oknum DPMDes Lahat Disorot


 Internet Desa Diduga Jadi Bancakan, Oknum DPMDes Lahat Disorot Perbesar

Lahat,Sahabatsiber.co.id  — Dugaan penyimpangan anggaran dalam program penyediaan internet desa tahun anggaran 2023 -2024 di Kabupaten Lahat menjadi perhatian masyarakat. Proyek pengadaan jaringan WiFi desa yang tersebar di tiga kecamatan itu diduga menyimpan persoalan terkait penggunaan anggaran.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, proyek tersebut diduga melibatkan kerja sama antara oknum di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) dengan pihak penyedia layanan internet.

Dalam pelaksanaannya, setiap desa disebut menganggarkan dana sekitar Rp46 juta per tahun untuk layanan internet desa, dengan pembayaran mencapai Rp3,5 juta per bulan. Sementara layanan yang diberikan dikabarkan hanya memiliki kapasitas 50 Mbps.

Besaran biaya tersebut dinilai tidak sebanding dengan harga layanan internet pada umumnya. Kondisi itu memunculkan dugaan adanya penggelembungan anggaran atau mark up dalam proyek tersebut.

Program internet desa itu diketahui direalisasikan di Kecamatan Pagar Gunung, Kecamatan Mulak Sebingkai, dan Kecamatan Gumay Ulu.

“Informasinya dugaan persoalan internet desa ini sebenarnya sudah sampai ke aparat penegak hukum. Namun sampai sekarang belum terlihat perkembangan penanganannya,” ujar Saiful warga Lahat.

Ia menilai aparat penegak hukum perlu mengusut tuntas persoalan tersebut karena program itu dianggap tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.

Menurut sejumlah kepala desa, layanan internet yang dipasang di beberapa wilayah bahkan disebut tidak berjalan optimal. Meski demikian, desa tetap diminta melakukan pembayaran penuh.

“Kami hanya membayar sebagian karena internetnya tidak dirasakan manfaatnya. Tetapi tetap diminta membayar penuh,” ujar seorang kepala desa yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Selain persoalan pembayaran, muncul pula dugaan adanya permintaan sejumlah uang kepada kepala desa oleh oknum tertentu dengan dalih penyelesaian persoalan hukum.

Masyarakat berharap aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan, segera melakukan penelusuran secara transparan agar persoalan ini tidak menimbulkan spekulasi di tengah publik. (Andi)

Artikel ini telah dibaca 176 kali

Baca Lainnya

Jakarta Siaga Macet, 1.249 Personel Lantas Diterjunkan Kawal 4 Titik Demo Panas Hari Ini

28 Oktober 2026 - 12:33 WIB

53 Titik Demo Membara Di Jakarta Hari Ini, Kapolda Metro Jaya Turun Perintah Keras: Wajib Humanis, Jangan Represif

28 Oktober 2026 - 11:16 WIB

Evaluasi Antikorupsi di Pemkab Lahat Berakhir Bungkam: KPK dan Bupati Tak Bicara

28 Oktober 2026 - 11:15 WIB

Pelajar Bekasi Mau Demo ke Jakarta? Polres Langsung Sekat di 4 Titik Ini

28 Oktober 2026 - 10:42 WIB

98 Tahun Sumpah Pemuda Membara, Kapolres Bekasi Kota Wanti-wanti Keras: Jangan Libatkan Pelajar ke Aksi Jakarta

28 Oktober 2026 - 09:24 WIB

SUMPAH PEMUDA, SUMPAH YANG DIINGKARI NEGARA?

28 Oktober 2026 - 08:59 WIB

Trending di News
error: Content is protected !!