Opini Egie Cahya Putra Asli Betawi
Sumpah Pemuda tahun ini lewat begitu saja. Tidak ada gaung, tidak ada getar. Pemerintah RI sibuk seremoni, upacara formalitas, pidato-pidato kosong yang diulang tiap tahun. Sementara makna Sumpah itu sendiri sudah lama dikhianati oleh negara.
Kita disuruh bersatu, tapi pemerintah justru yang memelihara sekat. Bertumpah darah satu, berbangsa satu, berbahasa satu — indah di spanduk. Faktanya? Pemerintah membiarkan kesenjangan makin menganga. Pemuda di pusat dimanja proyek, pemuda di daerah dibiarkan menganggur tanpa akses. Di mana keadilan satu tanah air itu?
Pemerintah fasih bicara cinta produk dalam negeri, tapi kebijakannya sendiri membuka karpet merah untuk produk asing. UMKM dipajaki, impor dimudahkan. Ekonomi nasional dibilang naik, tapi yang naik hanya angka di PowerPoint menteri, bukan di dompet rakyat.
Pemerintah juga gemar bicara soal bijak bermedia sosial dan anti-hoaks, tapi negara sendiri pelopor klarifikasi terlambat dan buzzer yang memecah belah. Solidaritas bangsa dirusak bukan oleh pemuda, melainkan oleh pejabat yang lebih sibuk pencitraan daripada mendengar.
Dan soal bahasa Indonesia? Pemerintah yang pertama kali merusaknya. Rapat-rapat pakai istilah asing biar terlihat keren, dokumen negara campur aduk bahasa. Lalu pemuda disalahkan karena bahasa gaul.
Sumpah Pemuda tidak butuh perayaan meriah dari pemerintah. Yang dibutuhkan adalah pemerintah yang menepati sumpahnya sendiri kepada pemuda: menyediakan lapangan kerja yang layak, pendidikan yang murah, dan ruang bersuara yang tidak dibungkam.
Kalau itu saja gagal, jangan salahkan kalau pemuda mulai apatis. Karena yang kehilangan makna Sumpah Pemuda bukan pemuda, tapi pemerintah itu sendiri.
