Lahat,Sahabatsiber.co.id – Sidang lanjutan perkara yang menjerat Khairul Anwar kembali digelar di Pengadilan Negeri Lahat, Selasa (10/03). Persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) berlangsung cukup panjang, hampir tujuh jam, dan baru berakhir sekitar pukul 18.10 WIB.
Dalam jalannya persidangan, sejumlah dinamika muncul, mulai dari adanya perbedaan keterangan saksi dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) hingga penjelasan terkait dugaan kerugian perusahaan pelapor, PT Bukitapit Ramok Senabing Energy (BRSE).
Meski terdapat perbedaan antara keterangan dalam BAP dan yang disampaikan saksi di persidangan, Penuntut Umum menyatakan tetap mempertimbangkan keterangan yang diberikan saksi secara langsung di hadapan majelis hakim.
Namun demikian, dalam konstruksi perkara ini unsur kerugian perusahaan bukan menjadi pokok utama dalam dakwaan. Fokus dakwaan Penuntut Umum lebih menitikberatkan pada dugaan aktivitas eksplorasi yang dilakukan terdakwa Khairul Anwar tanpa memiliki izin resmi dari pihak yang berwenang.
Di hadapan majelis hakim, saksi dari pihak PT BRSE mengakui bahwa perusahaan tidak mengalami kerugian langsung akibat aktivitas yang dilakukan terdakwa. Angka kerugian sebesar Rp83 juta yang sebelumnya disebutkan dalam laporan disebut merupakan akumulasi biaya operasional setelah kejadian, seperti biaya pengangkutan alat bor, sewa kendaraan, serta upah tenaga kerja.
Salah satu momen yang cukup menarik dalam persidangan terjadi ketika terdakwa Khairul Anwar mengajukan pertanyaan langsung kepada saksi dari pihak perusahaan yang menjabat sebagai Wakil Kepala Teknik Tambang (KTT).
Terdakwa menanyakan pemahaman saksi mengenai istilah WK dan WKP yang lazim digunakan dalam aktivitas pertambangan dan pengelolaan wilayah kerja. Namun di hadapan persidangan, saksi yang merupakan Wakil KTT perusahaan tersebut mengaku tidak mengetahui atau memahami istilah tersebut.
Jawaban itu sempat menjadi perhatian di ruang sidang, mengingat posisi saksi dalam struktur teknis perusahaan pertambangan.
Majelis hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan dengan menggali lebih lanjut keterangan saksi terkait aktivitas pengeboran yang menjadi pokok perkara.
Secara hukum, perkara ini akan bertumpu pada pembuktian apakah aktivitas pengeboran yang dilakukan terdakwa memenuhi unsur eksplorasi tanpa izin sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
Persidangan selanjutnya diperkirakan masih akan mengupas lebih dalam aspek teknis kegiatan pengeboran serta legalitas perizinan yang menjadi inti dari perkara yang tengah disidangkan di Pengadilan Negeri Lahat. (Rim)
