Lahat,Sahabatsiber.co.id — Pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) di Plaza Lematang, Kabupaten Lahat, menuai kritik dari masyarakat. Proyek yang disebut menelan anggaran sekitar Rp 24 miliar itu dinilai tidak sebanding dengan hasil pembangunan di lapangan.
Azhar, warga Pasar Bawah, Kamis (23/6), mengungkapkan kekecewaannya terhadap kondisi bangunan MPP tersebut. Menurut dia, proyek itu bukan pembangunan dari awal, melainkan hanya perbaikan atau rehabilitasi gedung yang sudah ada sebelumnya.
“Bangunan itu sebelumnya sudah ada, bukan dibangun baru. Untuk ukuran rehabilitasi, anggaran Rp 16 Miliyar untuk Gedung MPP dan jogging track 8 Miliyar dan fasilitas pendukung lainnya. Dengan hasil seperti itu tentu tidak sesuai,” ujar Azhar.
Ia juga menyoroti kondisi bangunan yang dinilai belum sepenuhnya siap digunakan, meskipun proses serah terima antara pihak perusahaan dan pemerintah daerah telah dilakukan. Sejumlah titik kebocoran, kata dia, masih ditemukan di dalam gedung.
“Terdapat beberapa titik kebocoran di MPP tersebut. Ini tentu menjadi tanda tanya, meskipun masih dalam masa pemeliharaan,” katanya.
Sementara itu, pihak kontraktor dari PT Sejahtera Intercon enggan memberikan penjelasan rinci terkait pengerjaan proyek tersebut. Perwakilan kontraktor yang tidak bersedia disebutkan namanya menyatakan bahwa pihaknya tidak lagi terlibat dalam proyek tersebut.
“PT BA hanya menyediakan gedung. Untuk fasilitas pendukung merupakan tugas Pemerintah Kabupaten Lahat. Kami sudah tidak lagi terlibat,” ujarnya.
Terkait adanya kebocoran, ia menyebut kondisi tersebut masih berada dalam masa pemeliharaan. Namun, ia menegaskan bahwa hal itu bukan lagi menjadi tanggung jawab kontraktor.
Di sisi lain, Kepala Bappeda Lahat Feriansyah Eka Putra mengatakan, sesuai perjanjian awal, pemerintah daerah hanya menerima hasil pembangunan berupa gedung.
“Jika ada kekurangan, itu menjadi bagian komunikasi antara PT BA dan kontraktor,” ujarnya.
Feriansyah juga mengakui masih ada sejumlah fasilitas yang akan dilengkapi, seperti pagar dan sarana pendukung lainnya. Namun, ia belum dapat memastikan sumber anggaran untuk penyelesaian fasilitas tersebut.
“Apakah menggunakan APBD atau bantuan CSR dari perusahaan lain, itu masih belum dipastikan,” katanya. (Tim)
