Jakarta,Sahabatsiber.co.id — Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Pusat dalam mengawal agenda pembangunan nasional.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Dewan Pengurus Apkasi II Tahun 2026 yang digelar di Jakarta, Senin (13/4/2026). Dalam forum strategis ini, Apkasi memfokuskan pembahasan pada perumusan rekomendasi prioritas yang akan disampaikan langsung kepada Presiden sebagai bentuk kontribusi pemikiran dari daerah.
Ketua Umum Apkasi, Bursah Zarnubi, menegaskan bahwa pertemuan ini menjadi langkah penting dalam mentransformasikan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII di Batam menjadi solusi konkret dan aplikatif.
“Kami ingin membawa suara yang utuh dari daerah. Bukan sekadar menyampaikan permasalahan, tetapi juga menghadirkan data serta solusi yang konstruktif. Harapannya, dalam waktu dekat kami dapat melakukan audiensi langsung dengan Bapak Presiden untuk menyelaraskan kebijakan demi kepentingan masyarakat kabupaten,” ujarnya.
Dukung Program Strategis Nasional
Dalam rapat tersebut, Apkasi membentuk tim kecil untuk mengerucutkan dua hingga tiga isu paling mendesak dari sekitar 20 rekomendasi Rakernas. Fokus utama diarahkan pada dukungan terhadap Program Strategis Nasional (PSN), termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta penguatan Koperasi Desa Merah Putih.
Menurut Bursah, pemerintah kabupaten siap menjadi garda terdepan dalam menyukseskan berbagai program tersebut di lapangan.
“Kami akan menyampaikan progres positif sekaligus kendala teknis yang dihadapi daerah. Semangatnya adalah mencari solusi bersama agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke pelosok desa,” jelasnya.
Optimisme di Tengah Tantangan Fiskal
Di tengah keterbatasan fiskal daerah dan tantangan ekonomi makro, Apkasi juga mengajak seluruh kepala daerah untuk tetap optimis dan inovatif dalam menjalankan pemerintahan.
Bursah menekankan bahwa kondisi yang menantang justru menjadi peluang bagi daerah untuk menunjukkan kapasitas sebagai mitra strategis pemerintah pusat.
“Kita harus membuktikan bahwa pemerintah daerah mampu mengelola kewenangan secara akuntabel dan kreatif. Alternatif pembiayaan pembangunan perlu terus digali agar pelayanan publik tetap optimal,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Apkasi dalam waktu dekat akan mengajukan permohonan audiensi resmi kepada Presiden. Langkah ini diharapkan menjadi jembatan komunikasi strategis guna memastikan kebijakan nasional selaras dengan kebutuhan riil di daerah, sekaligus memperkuat langkah bersama menuju visi besar Indonesia Maju. (Rim SMSI Lahat)
